Qawā’id Al-Fiqhiyyah Analysis on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition: A Critical Review

Qawā'id Al-Fiqhiyyah has an essential role in identifying new problems that arisen for analysis whether they are following Islamic law or not. The purpose of forming qa'idah-qa'idah realizing Maqashid Sharia protecting community property rights must be implemented every statutory regulation established by the government. This article examines and analyzes prohibition monopolistic practices unfair business competition Law No. 5 1999 using several qawā'id al-fiqhiyyah. paper's study is based on literature data analyzed qualitative research methods with a multidisciplinary approach. concludes monopoly 1999, which contains control production marketing, fraud/ conspiracy, dominant position under al-fiqhiyyah, among others, namely rules say Lâ Yahtakiru illâ Khâthi'un, an-Najasyu Harâmun, at-Tas'îr. conformity objectives laws regulations establishment qa’idah-qa’idah something government maintain Draft Prohibition Monopolistic Practices Unfair Business Competition being programmed House Representatives (DPR) Republic Indonesia, so able to can this Law.Qawā’id mempunyai peran penting dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul untuk dianalisis apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak. Tujuan pembentukan mewujudkan Syariah menjaga hak milik masyarakat merupakan sesuatu harus diimplemantasikan setiap peraturan perundang-undangan telah maupun akan dibentuk oleh pemerintah. Artikel ini mengkaji dan menganalisa tentang larangan praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat Undang-undang Tahun menggunakan beberapa kaidah fikih. Kajian tulisan berdasarkan literatur dianalisa metode penelitian kualitatif pendekatan multidisipliner. menyimpulkan bahwa Undang-Undang berisi penguasaan produksi pemasaran, kecurangan/persekongkolan, posisi dominan qawā’id al-fiqhiyyah antara lain yaitu mengatakan Khâthi’un, at-Tas’îr. Kesesuaian tujuan dibentuknya hal dipertahankan pemerintah Rancangan Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Sehat sedang diprogramkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga dapat diimplementasikan ini.